Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh (kiri), saat menyampaikan padangan pada sesi Peace & Reconciliation Committee pada Sidang Pleno ke-11 International Parliament for Tolerance and Peace (IPTP), di Phnom Penh. Foto: Ist/vel

PARLEMENTARIA, Phnom Penh – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil dalam membangun arsitektur perdamaian global. Hal ini disampaikannya dalam sesi Peace & Reconciliation Committee pada Sidang Pleno ke-11 International Parliament for Tolerance and Peace (IPTP).

Husein menekankan bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam membangun kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung inisiatif perdamaian. Sementara itu, parlemen berfungsi sebagai jembatan dialog antara pihak-pihak yang bertikai dan memastikan dukungan kebijakan yang tepat untuk upaya perdamaian. Ia juga menyoroti pentingnya alokasi sumber daya yang efektif melalui keterlibatan parlemen dalam proses rekonsiliasi.

"Sinergi ini menjadi fondasi kuat untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Parlemen, selain sebagai pengawas, juga memiliki peran signifikan dalam memfasilitasi kerja sama lintas sektor dan memberikan dukungan legislatif untuk upaya perdamaian," ujar Husein di Phnom Penh, Minggu (24/11/2024).

Dalam pidatonya, Husein juga menyoroti kontribusi masyarakat sipil dalam pemeliharaan perdamaian dan proses rekonsiliasi pascakonflik. Ia menyebutkan bahwa pengalaman Indonesia, khususnya dalam transisi menuju demokrasi dan keberhasilan rekonsiliasi di Aceh, dapat menjadi contoh yang relevan di tingkat internasional.

"Indonesia memiliki kapasitas masyarakat sipil yang kuat dan berpengalaman, khususnya dalam bidang mediasi, penyelenggaraan pemilu, pemajuan hak asasi manusia, dan pembangunan infrastruktur pascakonflik. Ini adalah modal besar yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran masyarakat dalam perdamaian dunia," lanjutnya.

Lebih jauh, Husein mendorong parlemen, baik di kawasan ASEAN maupun dunia, untuk bekerja sama dalam kampanye publik dan program pendidikan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan moderasi. Ia juga mengajak organisasi keagamaan dan masyarakat sipil untuk terlibat aktif dalam upaya tersebut.

Delegasi DPR RI dalam sidang ini dipimpin oleh Muhammad Husein Fadlulloh (Fraksi Gerindra), bersama Ruby Chairani Syiffadia (Fraksi Gerindra) dan Amelia Anggraini (Fraksi NasDem). (ksap/aha)